 |
| Proyek rehabilitasi daerah irigasi Kamarora di Kabupaten Sigi melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 diduga dikerjakan Asal Jadi dengan material galian C disinyalir Ilegal |
Proyek Inpres Rehabilitasi Daerah Irigasi Kamarora Diduga Dikerjakan Asal Jadi
PALU, LIPUTAN SULTENG WEB ID - Harapan besar petani di desa Kamarora Kabupaten Sigi terhadap dampak positif adanya Inpres nomor 2 tahun 2025 terhadap proyek rehabilitasi D.I Kewenangan Daerah di provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 justru dibayangi tanda tanya besar.
 |
| Lantai saluran yang lingkar biru, baru dikerjakan sudah bocor disinyalir campurannya tidak sesuai spesifikasi |
Alih-alih membawah solusi ketahanan pangan daerah, justru disinyalir dikerjakan asal-asalan, padahal diketahui anggaran untuk proyek ini sebesar Rp.80,6 miliar untuk paket 1 yang tersebar di 7 kabupaten yakni Kabupaten Sigi berlokasi di D.I Kamarora, kabupaten Toli-toli, kabupaten Donggala, kabupaten Banggai, kabupaten Tojo Una-una, kabupaten Poso, serta Kabupaten Parigi Moutong.
 |
| Inpres Irigasi di BWS Sulawesi 3 Palu disinyalir menggunakan material galian C Ilegal |
Berdasarkan pantauan, proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Kamarora di Kabupaten Sigi yang dikerjakan hanya pintu air dan saluran air kurang lebih 5 meter.
Mirisnya, di beberapa pekerjaan pintu air tidak dilakukan plesteran bahkan tidak ada sambungan saluran, serta sebagian lantai saluran pintu air bocor, disinyalir dikerjakan diluar spesifikasi teknis.
Pantauan ini membuka adanya indikasi kejanggalan proyek yang di danai APBN puluhan miliar.
Selain dugaan pekerjaan amburadul yang dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan, dugaan mencolok lainya yang berpotensi merugikan negara adalah dugaan pemakaian material galian C ilegal yang dikeruk dari sungai di sekitar lokasi proyek.
 |
| Diduga lokasi pengambilan material proyek Inpres D.I Kamarora di Kabupaten Sigi |
Dengan adanya temuan di lokasi proyek. Humas PT. Pembangunan Perumahan yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pekerjaan di Daerah Irigasi Kamarora hanya sebatas pekerjaan Pintu Air, sementara untuk saluran tidak ada.
Humas PT. Pembangunan Perumahan yang didampingi PPK Irigasi dan Rawa II Bayu Dirgantara menjelaskan bahwa semua proyek rehabilitasi D.I Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah di 7 kabupaten dikerjakan oleh kepala-kepala desa setempat.
Sementara PPK Irigasi dan Rawa II Bayu Dirgantara menjelaskan, jika ada pekerjaan yang rusak tetap akan diperbaiki, ujarnya.
Selain pemakaian material galian C diduga tanpa izin resmi alias ilegal yang jadi sorotan, ketiadaan papan informasi proyek pun disorot keras.
" Ini pakai uang negara, jadi jangan asal kerja pak," tutur warga sekitar.
Dengan kondisi pekerjaan yang cukup memprihatinkan ini, warga sekitar mendesak agar Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu turun ke lokasi proyek.
Warga juga mendesak Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Tengah baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sulawesi Tengah untuk turun ke lokasi proyek yang berada di 7 kabupaten karena proyek ini dinilai sarat dengan kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan negara yang lebih besar. (WAN 01) Bersambung