Pemeliharaan Proyek Tahun 2025 PT PP di Mepanga Hilir Sulteng Jadi Tanda Tanya

Sesuai amatan liputan sulteng 23 Agustus 2026, saluran irigasi yang berlokasi di Mepanga Hilir diduga kuat tidak dilakukan pemeliharaan. Sepanjang saluran terlihat jelas keretakan, parah dan campuran semen mengelupas.

Selain rusak, saluran irigasi ditumbuhi rumput liar yang menganggu aliran air ke petak sawah petani.

Proyek yang telah menelan biaya APBN puluhan miliar rupiah jika dibiarkan secara terus menerus akan berdampak luas terhadap cita-cita presiden Prabowo mewujudkan ketahanan nasional.

Berdasarkan catatan redaksi, sejak awal proyek ini mendapat sorotan tajam sejumlah pihak terutama warga sekitar karena ditenggarai kuat menggunakan pasir bercampur lumpur yang berasal dari lokasi galian C tanpa izin.

Sejumlah pihak juga menyoroti adannya dugaan monopoli proyek dengan sebaran tahap 1 tujuh ( 7 ) kabupaten sedangkan tahap dua ( 2 ) berlokasi di 2 kabupaten.

Warga di lokasi mengatakan, sejak proyek tersebut selesai sekitar awal tahun 2026, tidak perna ada pekerjaan perbaikan.

" Belum ada orang ke sini pak, banyak saluran yang patah, itu saja sudah ba hutan " terang warga yang ingin identitasnya dirahasiakan.

Warga lainya juga menyesalkan lambatnya penanganan perbaikan dari pihak-pihak terkait,. " Kerusakan ini karena lambannya perbaikan, ditambah semak belukar yang mulai menutupi saluran " ungkap warga.

Dugaan kerusakan diduga dilatari adanya subkon lokal yang memanfaatkan material lokal tanpa izin.

" Dugaan juga ada oknum kades yang mengerjakan proyek di BWSS 3 Palu " jelas sumber yang ingin dirahasiakan.

Liputan Sulteng sebagai media lokal di Sulawesi Tengah fokus pada kerusakan dini infrastruktur saluran irigasi Mepanga Hilir yang rusak, soal dugaan adanya spesifikasi teknis yang dilanggar sepenuhnya merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum. 

Olehnya itu diminta dengan tegas Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit total proyek konstruksi tahun 2025 yang melekat di PPK Irigasi dan Rawa 2 BWS Sulawesi 3 Palu. Tutur warga sekitar.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Tengah diharapkan juga dapat melakukan audit total dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi D.I Kewenangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2025.