 |
| Inpres Irigasi Milik BWS Sulawesi 3 Palu Jadi Sorotan, belum Difungsikan Bocor serta Diduga Menggunakan Material Ilegal |
PT PP Diduga Monopoli Proyek Inpres Irigasi di Sulteng, Material Ilegal dan Kerja Amburadul Jadi Sorotan
PALU, LIPUTAN SULTENG WEB ID - Kabar tak sedap kembali menghantam perusahaan BUMN Karya PT Pembangunan Perumahan (PT-PP) yang diduga kuat melakukan praktek monopoli 21 proyek daerah Irigasi di Sulawesi Tengah tahun anggaran 2025.
Dugaan monopoli dan pekerjaan asal jadi menambah daftar panjang catatan buruk pelaksanaan proyek strategis yang ditangani perusahaan plat merah itu di Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2023 lalu, sejumlah kabar tak sedap menerpa perusahaan ini karena diduga kuat tidak membayar Subkon pada proyek Irigasi Gumbasa.
Terbaru ada 2 oknum dari PT Pembangunan Perumahan yang diamankan KPK terkait dugaan proyek fiktif, kedua terduga ditahan 20 hari kedepan sejak 25 November 2025.
Pada pekerjaan Inpres Irigasi di Sulteng, berdasarkan pantauan di lokasi pekerjaan, ditemukan berbagai kejanggalan mulai dari penggunaan material yang diduga kuat dikeruk dari galian C tanpa izin, serta pekerjaan yang diduga jauh di bawah standar kualitas yang semestinya.
Mirisnya lagi berdasarkan pengakuan dari Humas PT Pembangunan Perumahan bersama PPK Irigasi dan Rawa II Bayu Dirgantara bahwa proyek-proyek yang didanai dari Inpres nomor 2 tahun 2025 yakni rehabilitasi 21 Daerah Irigasi di Sulteng semuanya dikoordinir oleh kepala desa setempat.
Dengan mepetnya waktu serta ketersediaan peralatan kerja dan sebaran lokasi proyek, memungkinkan sejumlah pekerjaan tersebut disinyalir dikerjakan oleh kepala desa.
Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, justru dikawatirkan tidak bisa memberi solusi dan menuai banyak tanya?
Salah satu lokasi proyek yang disoroti adalah pekerjaan rehabilitasi D.I Kamarora di Kabupaten Sigi. Proyek tersebut disinyalir kuat menggunakan material dari galian C ilegal, juga disinyalir dikoordinir langsung oleh oknum kepala desa berdasarkan pengakuan Humas PT PP dan PPK Irigasi dan Rawa II Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu, kualitas pekerjaan pun cukup memprihatinkan.
Warga setempat meminta Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Tengah secepatnya bergerak demi menyelamatkan proyek strategis dan kerugian negara. Bersambung